Raker Evaluasi Peraturan KPU dan Produk Hukum

Rakor Divisi HukumJAKARTA—Dalam rangka Penyuluhan/Pembekalan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Produk Hukum terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang dihadiri oleh lima Anggota KPU RI yakni Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas dan Arif Budiman  serta Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi se-Indonesia. Kegiatan yang bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Kantor KPU dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, 15 -17 Maret 2016.

Menurut Anggota KPU Divisi Hukum, Ida Budhiati, ada hal-hal baru dan beberapa Evaluasi terkait Peraturan KPU dan Produk Hukum dalam Pilkada serentak Tahun 2015 yang lalu, seperti pembuatan Surat Keputusan masih banyak KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota kurang memahami, karena masih ditemukan beberapa SK yang dalam penyusunannya tidak memperhatikan konsideran, menimbang, mengingat dengan Peraturan yang berkaitan sehingga hal-hal seperti ini dapat menimbulkan objek sengketa di Pengadilan. Untuk itu diharapkan agar peserta Raker lebih memahami tentang konsep dari Peraturan Perundang-undangan dan adanya keseragaman format dalam membuat Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tutur Ida.

Pemaparan Draft PKPU selanjutnya tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara disampaikan oleh Juri Ardiantoro dan dilanjutkan oleh Anggota KPU yang lain Sigit Pamungkas tentang rancangan PKPU Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil, terakhir Arif Budiman membahas rancangan PKPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan.

Evi Novida Ginting salah satu peserta Raker yang mewakili KPU Sumut ini dalam sesi tanya jawab memberikan masukan terkait adanya pengaturan yang lebih detail untuk pergantiang calon yang berhalangan tetap bagi calon perseorangan (Pasal 32) sebagaimana dilakukan perubahan dalam Pasal 77 PKPU 9/2015 dan beberapa hal lainnya demi kesempurnaan rancangan PKPU Pilkada Tahun 2017 yang untuk Sumatera Utara ada dua Kabupaten/Kota yang Pilkada yaitu Tapanuli Tengah dan Tebing Tinggi tutur Anggota Divisi Hukum tersebut.

Sebelum Raker ditutup oleh Nursyarifah (Kabiro Hukum) yang biasa dipanggil Inung ini kembali mereview tata cara pembuatan Sura Keputusan dan melakukan simulasi penyusunan Keputusan Tahapan Pilkada Tahun 2017 yang dibagi dalam beberapa kelompok. (evi ratimah)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*