KPU Seluruh Indonesia Diminta Tingkatkan Pelayanan Publik

Rakor PPIDJAKARTA-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik meminta agar KPU seluruh Indonesia meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Husni Kamil Manik saat membuka Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kantor KPU RI, Selasa (22/3) kemarin.

Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik ini dilaksanakan dalam melihaat gamparan perkembangan pelayanaan dan pengelolaan informasi publik pasca ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang.  Hal yang menjadi perhatian ialah sejauh mana pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di tiap-tiap provinsi  telah mengacu pada Keputusan yang KPU tetapkan dan sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) diimplementasikan. Pada Rapat Evaluasi ini juga terdapat pemaparan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di sembilan KPU Provinsi yang menjadi pilot project pengelolaan PPID KPU RI.

Di hadapan perwakilan KPU Provinsi se Indonesia, Husni Kamil Manik menyatakan komitmen untuk merealisasikan keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjadikan KPU sebagai badan publik yang professional, transparan dan akuntabel dimata publik yang kian menyadari hak-haknya untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Ia juga mengharapkan agar jajaran KPU untuk juga mengubah cara pandang dalam mengelola informasi publik. “Kendala yang perlu dibenahi salah satunya adalah perubahan mindset atau cara pandang di jajaran KPU sendiri bahwa keterbukaan informasi saat ini sudah menjadi keniscayaan hak publik yang tidak dapat dihalang-halangi,” ujar Husni Kamil Manik.

Anggota KPU Sumut, Yulhasni yang menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, dalam rapat evaluasi tersebut KPU RI juga mengapresiasi berbagai kerja-kerja KPU Provinsi seluruh Indonesia. KPU Sumut sendiri, ujar Yulhasni, dinilai cukup patuh dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan KPU Provinsi. ‘’Indikatornya dengan proses regulasi yang dijalankan masing-masing KPU di Indonesia dan proses pembentukan PPID,’’papar Yulhasni.

Dalam penjelasannya, Yulhasni mengatakan, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di satuan kerja KPU Sumut secara keseluruhan sudah rampung. Oleh karena itu, ujarnya, KPU Sumut akan setiap saat melakukan evaluasi terhadap proses kerja PPID di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. ‘’Idealnya fungsi pelayanan informasi publik menjadi tanggungjawab PPID di masing-masing KPU Kab/Kota,’’kata Yulhasni. (harry dharma putra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*